DJPPI - KLHK - Refleksi Keketuaan ASEAN 2023 melalui ASEAN Joint Statement on Climate Chan

DJPPI - KLHK

TENTANG KAMI

BERITA

PERATURAN

DOKUMEN

DIREKTORAT

BALAI PPI

ASEAN Event di Paviliun Indonesia COP 28 UNFCCC

Reflection ASEAN Chairmanship 2023 through

ASEAN Joint Statement on Climate Change to the COP 28 UNFCCC

Dubai, 8 Desember 2023 – bertempat di Paviliun Indonesia COP 28 UNFCCC dilaksanakan talkshow bertajuk “Reflection ASEAN Chairmanship 2023 through ASEAN Joint Statement on Climate Change to the COP 28 UNFCCC (AJSCC)”. Dalam acara tersebut, Indonesia memaparkan kebijakan perubahan iklim global Negara-negara Anggota ASEAN yang tertuang dalam AJSCC COP 28. Tujuan dari acara ini adalah untuk menjaring masukan dari para mitra dan meningkatkan kerja sama antara ASEAN dan para mitranya dalam menanggulangi perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Ibu Siti Nurbaya dalam sambutannya menyampaikan pengalamannya mengenai kepemimpinan Indonesia dalam AJSCC untuk COP 28 UNFCCC dan meminta para Pihak untuk memperkuat target Nationally Determined Contribution (NDC) pada akhir tahun 2023 ini agar selaras dengan target Paris Agreement, serta mendorong negara-negara maju untuk meningkatkan bantuan keuangan dan dukungan teknis kepada negara-negara berkembang secara tepat waktu, berkelanjutan, dan inklusif.

Para Pembicara pada talkshow ini membahas kolaborasi dan visibilitas antar negara anggota dalam diskusi perubahan iklim, yang meliputi AJSCC, ASEAN Centre for Climate Change (ACCC), dan the ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC).

Sebagai Langkah nyata komitmen ASEAN terhadap perubahan iklim, Negara-negara Anggota ASEAN kembali menyusun AJSCC dimana Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 menginisiasi untuk memulai penyusunan zero draft dengan mengacu pada dokumen AJSCC tahun-tahun sebelumnya, Perjanjian Paris, hasil konferensi perubahan iklim Sharm el-Sheikh, dan referensi terkait lainnya serta termasuk tambahan isu-isu baru di ASEAN.

Acara ini dimoderatori oleh Ibu Nur Masripatin selaku Penasihat Senior Menteri LHK Bidang Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional dan 3 (tiga) pembicara yaitu Ibu Wukir Amintari Rukmi dari Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Ditjen PPI KLHK, Thomas Nifinturi dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Ditjen PPI KLHK, dan Ahmad Zaiemaddien Halbi dari Brunei Climate Change Secretariat.

“AJSCC telah dikembangkan setiap tahun oleh ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC) untuk berbagi posisi dan pandangan ASEAN mengenai kebijakan perubahan iklim global. Dokumen ini disusun bersama dengan negara anggota ASEAN lainnya dipimpin oleh Indonesia yang menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023 ini” ungkap Ibu Wukir .

Secara umum, dokumen ini terdiri dari: (i) Open Section, yang berisi referensi terhadap dokumen yang telah disepakati sebelumnya dan dokumen referensi lainnya terkait isu perubahan iklim, (ii) Content Section, yang berisi dorongan kepada negara (Para Pihak) untuk memperkuat komitmennya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, dan (iii) Closing Section, yang berisi mengenai seruan terhadap dukungan perubahan iklim lainnya.

Bapak Ahmad Zaiemaddien Halbi berbagi wawasan mengenai posisi negara ASEAN dalam kaitannya dengan perubahan iklim yang membuatnya sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dia menekankan bahwa ASEAN adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan dengan tidak melakukan apa pun untuk mengatasi perubahan iklim akan berdampak buruk pada perekonomian ASEAN. ACCC yang baru diluncurkan dapat membantu negara-negara anggota dalam masalah perubahan iklim melalui fasilitasi kerja sama regional dan koordinasi inisiatif perubahan iklim di antara Negara-negara Anggota ASEAN dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim kepada negara-negara tersebut.

Dalam paparannya Bapak Thomas Nifinturi, terkait ACCTHPC mengaitkan relevansi ACCC dengan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang ditandatangani pada 10 Juni 2002 dan disahkan pada 25 November 2003. Beliau menyampaikan bahwa pada Pernyataan Indonesia di KTT ASEAN ke-43, para pemimpin ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Perjanjian tersebut dan memuji keberhasilan perjanjian “Establishment of ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control”, yang akan dioperasionalisasikan di Indonesia. ACCTHPC memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antar negara anggota dalam mengelola dampak kebakaran lahan dan hutan, terutama dengan mengendalikan polusi asap akibat kebakaran tersebut. Pusat ini juga memberikan bantuan selama situasi darurat ketika otoritas nasional mengumumkan keadaan darurat.

Selanjutnya, beberapa perwakilan organisasi internasional diundang untuk memberikan pandangan dan masukan terhadap hal-hal yang telah disampaikan oleh Pembicara. Bapak Vong Sok dari Sekretariat ASEAN yang menekankan perlunya menerjemahkan kebijakan dan strategi menjadi tindakan. Ibu Julie Amoroso-Garbin dari UNFCCC memuji inisiatif perubahan iklim ASEAN dan pembentukan ACCC dan ACCTHPC. Ibu Maria Poddey dari GIZ menyambut baik AJSCC dan menyatakan kesediaan GIZ untuk mendukung inisiatif ACCC dan ACCTHPC melalui Program Aksi Iklim ASEAN EU-German dan proyek the Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN (SUPA).

Dan pada Kesimpulan akhir Ibu laksmi Dhewanthi, Direktur Jenderal Direktur Jenderal Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan implikasi dari perubahan iklim di wilayah ASEAN dan menekankan bahwa sesi ini mencerminkan semangat ASEAN dalam memperkuat upayanya dan sangat sejalan dengan seruan Presidensi COP 28 UNFCCC yaitu: act, unite, and deliver.

Acara ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK dan Sekretariat ASEAN serta didukung oleh Program ASEAN-German Climate Action Programme (CAP).