HADIRI PETERSBERG CLIMATE DIALOGUE, DIRJEN PPI SAMPAIKAN PENGALAMAN INDONESIA KELOLA PENDANAAN IKLIM 

BERLIN,  (MS2R)-  Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laksmi Dhewanthi, hadir dan menyampaikan posisi Indonesia pada Petersberg Climate Dialogue (PCD) di Berlin pada tanggal 25-26 April 2024 kemarin.

PCD merupakan forum diskusi tingkat tinggi mengenai kerja sama perubahan iklim yang dilakukan sebelum pertemuan KTT Iklim (COP UNFCCC) sebagai wadah untuk mendiskusikan ide-ide inovatif dan  isu-isu krusial beserta jalan keluarnya. 

PCD tahun ini mengelola kembali diskusi tingkat tinggi. Selain Kanselir Federal Olaf Scholz dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev sebagai tuan rumah COP29, Menteri Ekonomi Robert Habeck dan Menteri Pembangunan Svenja Schulze (Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) juga berbicara dengan perwakilan dari sekitar 40 negara. Pada PCD, para pengambil keputusan dari negara-negara industri, negara berkembang, dan berkembang juga akan berkumpul untuk menyusun landasan bagi keputusan-keputusan yang akan datang.

"Tahun ini, sesuai dengan semangat untuk mencapai 1,5 derajat, PCD melaksanakan diskusi panel, pleno dan lokakarya untuk membahas isu terkait investasi iklim dan transisi menuju "net-zero resilient economy, persiapan untuk meningkatkan ambisi pada COP29 di Azerbaijan, dan New Collective Quantified Goal (NCQG)", ujar Laksmi. 

"NCQG merupakan tujuan pendanaan iklim global baru  dengan target dimulai dari  USD 100 miliar per tahun  sebelum tahun 2025. Tujuan baru ini akan ditetapkan dalam konteks aksi mitigasi yang bermakna dan transparansi pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas negara-negara berkembang", terang Laksmi. 

Di dalam kesempatan tersebut Dirjen Laksmi menyampaikan pengalaman Indonesia dalam mengelola pendanaan iklim kepada peserta diskusi dalam PCD. 

Strategi Indonesia dalam pendanaan iklim adalah berupa budget tagging (penandaan anggaran) perubahan iklim di semua Kementerian/Lembaga (K/L). Dengan budget tagging di seluruh K/L, Indonesia dapat mengetahui besaran anggaran pemerintah yang digunakan untuk aksi mitigasi perubahan iklim maupun adaptasi perubahan iklim.

"Kedua, Indonesia juga menerapkan instrumen inovatif, misalnya berupa Green Sukuk, Green Bond, Blue Bond, dan pembentukan BPDLH untuk mengelola dana lingkungan hidup yang salah satunya dipergunakan untuk aksi perubahan iklim, jelas Laksmi" 

Selanjutnya Laksmi menjelaskan bahwa Indonesia merancang agar NDC Mitigasi dan Adaptasi lebih efektif untuk investor baik di dalam maupun di luar negeri.

"Strategi berikutnya adalah, membuka akses yang lebih luas kepada sumber-sumber pendanaan, misalnya dari Green Climate Fund (GCF) dan Global Environment Facility (GEF)", lanjut Laksmi.

Terakhir, penerapan Nilai Ekonomi Karbon, bukan hanya saja terkait perdagangan karbon namun juga Pembayaran Berbasis Kinerja yang berasal dari REDD+. 

"Penerapan pasal 5 Persetujuan Paris sama (REDD+) sama pentingnya dengan penerapan pasal 6 (kerja sama sukarela untuk mencapai target iklim)", pungkas Laksmi. (Ed. JDC)